Ratahan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Tenggara mengikuti Rapat Koordinasi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Launching Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) Tahun 2024, Jumat–Minggu (17–19 Oktober 2025) secara daring, diwakili oleh Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, Lucky Mamahit.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia ini dilaksanakan luring di Hotel Pullman Jakarta dan daring bagi KPU Provinsi serta Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Rapat dibuka secara resmi oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya memahami dimensi sosial dan komunikasi publik dalam penyelenggaraan pemilu.
“Pemilu dan Pilkada tidak semata tentang angka partisipasi, tetapi tentang makna partisipasi itu sendiri. Dari angka menjadi makna, dari data menjadi refleksi,” ujar Afif.
Afif menambahkan, Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) merupakan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif dalam proses Pilkada, baik dari sisi kuantitatif (tingkat kehadiran pemilih) maupun kualitatif (partisipasi bermakna dalam setiap tahapan demokrasi).
“IPP menjadi bukti kerja nyata KPU dalam menghadirkan Pilkada yang partisipatif dan inklusif. Melalui indeks ini, kita tidak hanya menghitung, tetapi memahami apa arti partisipasi bagi masyarakat,” jelasnya.
Rangkaian kegiatan Rakor dan Launching IPP juga menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Anggota KPU RI August Mellaz, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, serta Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Nuzula Anggeraini.
Diskusi plenari menyoroti pentingnya pemetaan data skor partisipasi Pilkada 2024, penguatan kerangka hukum partisipasi, hingga arah demokrasi substansial menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembagian kelas tematik yang membahas strategi peningkatan partisipasi masyarakat di daerah, serta ditutup dengan pemberian penghargaan bagi satuan kerja (satker) yang dinilai partisipatif dan berhasil mendokumentasikan pembelajaran Pilkada 2024.
Kegiatan Rakor ini diharapkan menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan strategi pendidikan pemilih di tingkat daerah, agar partisipasi masyarakat dalam Pilkada mendatang terus meningkat dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Selengkapnya
