Ratahan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Tenggara menggelar pelatihan penulisan berita dan opini di website pada Rabu (10/9), yang diikuti oleh seluruh jajaran sekretariat.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Ryan J. Sandag, menjadi narasumber dengan materi mengenai kaidah jurnalistik. Ia menegaskan bahwa setiap informasi yang dipublikasikan KPU baik di media massa maupun media sosial harus terverifikasi agar akurat, berimbang, dan bebas dari kesalahan.

“Penulisan berita dan opini harus mengikuti kaidah jurnalistik: berimbang, faktual, serta menyajikan informasi yang relevan. Tulisan tidak cukup hanya memuat seremoni, tetapi harus menjelaskan esensi peristiwa yang penting bagi publik,” ujarnya. 

Ryan juga memaparkan jenis-jenis karya jurnalistik, mulai dari berita yang cepat dan faktual, feature yang mengulas peristiwa secara mendalam, hingga artikel opini yang berbasis data dan analisis. Ia menekankan penggunaan teknik piramida terbalik untuk menempatkan informasi inti di awal tulisan, serta mengingatkan agar judul atau headline berita mampu menggambarkan isi berita secara jelas tanpa redundansi sehingga pesan dapat diterima pembaca secara cepat dan tepat.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan SDM, Lucky Mamahit, menekankan pentingnya pendokumentasian dan teknik pengambilan gambar yang memiliki nilai seni, sehingga foto yang dihasilkan mampu “bercerita” dan menyampaikan makna suatu peristiwa. Ia juga membawakan materi tentang penulisan opini di website. Menurutnya, opini harus berpijak pada data dan referensi yang valid agar tidak terjebak pada subjektivitas. “Berita adalah cermin, sedangkan opini adalah lukisan. Opini harus memiliki bobot analisis yang kuat dan memberi perspektif baru bagi pembaca,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, KPU Minahasa Tenggara berharap keterampilan dalam menulis maupun jurnalistik semakin terasah, sehingga publikasi berita dan opini di website dapat tersaji lebih akurat, menarik, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi.