Ratahan - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara mengikuti seminar nasional dalam rangka peringatan International Women’s Day yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Kamis, 12 Maret 2026. Kegiatan bertema “Penguatan Peran Perempuan dalam Proses Elektoral sebagai Pilar Demokrasi Substantif” tersebut diikuti oleh jajaran KPU di seluruh Indonesia, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, melalui skema hybrid yang terpusat di kantor KPU RI di Jakarta.

Partisipasi KPU Kabupaten Minahasa Tenggara dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kelembagaan untuk terus memperkuat perspektif kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pemilu, sekaligus memperluas ruang partisipasi perempuan dalam setiap tahapan proses demokrasi.

Seminar dibuka secara resmi oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan pemilu secara prosedural, tetapi juga oleh tingkat keterlibatan seluruh elemen masyarakat secara adil dan setara, termasuk perempuan. Menurutnya, perempuan memiliki posisi strategis dalam ekosistem demokrasi, baik sebagai pemilih, sebagai kandidat dalam kontestasi politik, maupun sebagai bagian dari penyelenggara pemilu.

Ia juga menekankan bahwa pemenuhan hak politik perempuan merupakan bagian integral dari prinsip demokrasi yang inklusif. Oleh karena itu, upaya memperkuat partisipasi perempuan harus terus didorong melalui kerja sama lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Diskusi dalam seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber dari internal KPU maupun kalangan eksternal yang membahas berbagai perspektif mengenai peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik. Topik yang dibahas mencakup strategi penguatan peran perempuan dalam proses elektoral, pendekatan pendidikan pemilih yang sensitif gender, serta pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam membangun sistem demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai institusi negara dan pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap isu demokrasi dan kesetaraan gender. Beberapa lembaga yang terlibat antara lain Bappenas, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Badan Pusat Statistik, Komnas HAM, serta Komnas Perempuan, bersama organisasi masyarakat sipil, partai politik, dan media.

Melalui keikutsertaan dalam forum nasional ini, KPU Kabupaten Minahasa Tenggara berharap dapat memperkaya perspektif kelembagaan dalam mendorong partisipasi perempuan dalam kehidupan demokrasi. Upaya tersebut sejalan dengan komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, partisipatif, serta menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan gender sebagai fondasi demokrasi yang substantif.