Ratahan, 11 Februari 2026 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Tenggara mengikuti Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara bersama seluruh satuan kerja (satker) KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola organisasi.

KPU Kabupaten Minahasa Tenggara diwakili oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Aulia Syukur, Ketua Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, serta dua orang staf. Kehadiran jajaran tersebut merupakan bentuk komitmen dalam memastikan pengelolaan perencanaan, pelaporan, serta pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat koordinasi ini difokuskan pada pelaksanaan anggaran Tahun 2026, penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2026. Dalam arahannya, KPU Provinsi Sulawesi Utara menekankan pentingnya sinergi dan konsistensi antara dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, realisasi anggaran, serta capaian indikator kinerja sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas akuntabilitas.

Terkait pelaksanaan anggaran Tahun 2026, dibahas langkah-langkah strategis dalam memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, termasuk ketepatan waktu pelaporan serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sementara itu, dalam pembahasan LKjIP Tahun 2025, ditekankan pentingnya penyusunan laporan yang berbasis pada hasil (result oriented), didukung data yang valid dan terukur, serta selaras dengan dokumen perencanaan strategis.

Selain itu, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2026 juga menjadi perhatian utama, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan manajemen kinerja, serta pembangunan budaya kerja yang profesional dan berintegritas.

Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi ini, KPU Kabupaten Minahasa Tenggara berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh arahan yang telah disampaikan guna mewujudkan tata kelola kelembagaan yang semakin akuntabel, transparan, dan responsif dalam mendukung penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Minahasa Tenggara.