Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Tahun 2025 dengan tema “Konsolidasi dan Akselerasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik” pada Sabtu, 20 Desember 2025, bertempat di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Anggota KPU RI Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, August Mellaz, serta dihadiri jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, baik secara luring maupun daring.

KPU Kabupaten Minahasa Tenggara hadir secara daring melalui Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Lucky Mamahit serta Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat, Humas, dan SDM Budi Tosalenda. Dalam arahannya, August Mellaz menegaskan bahwa PPID memiliki peran strategis dalam menjaga integritas kelembagaan dan kepercayaan publik melalui layanan informasi yang transparan, akuntabel, serta berstandar seragam di seluruh tingkatan KPU. Menurutnya, pengelolaan keterbukaan informasi publik tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi bagian penting dari tata kelola demokrasi yang profesional dan berintegritas.

Rakor PPID KPU Tahun 2025 dilaksanakan hingga 22 Desember 2025 dengan agenda utama penguatan regulasi keterbukaan informasi publik, pengelolaan informasi yang dikecualikan dan sensitif, pelaksanaan uji konsekuensi, perlindungan data pribadi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia PPID melalui diskusi dan pelatihan teknis. Melalui kegiatan ini, KPU berkomitmen memperkuat konsolidasi nasional PPID agar pelayanan informasi publik di lingkungan KPU, termasuk KPU Kabupaten Minahasa Tenggara, semakin berkualitas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu menjawab kebutuhan dan ekspektasi masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab.