Ratahan — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Tenggara mengikuti Rapat Pengelolaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara secara daring, Selasa (28/10). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh KPU kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.

Dari KPU Minahasa Tenggara, rapat diikuti oleh Ketua KPU Otnie N. Tamod, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Lucky Mamahit, Sekretaris Fajri Monoarfa, serta staf yang membidangi kehumasan.

Rapat dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kenly M. Poluan, yang dalam arahannya menekankan pentingnya menjaga soliditas, koordinasi, serta peningkatan kapasitas SDM kehumasan di setiap satuan kerja.
“Sinergi antar divisi dan keselarasan langkah antar tingkatan KPU menjadi kunci agar fungsi kehumasan berjalan efektif dan konsisten,” ujar Kenly.

Selanjutnya, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Awaluddin Umbola, menyampaikan materi tentang strategi penguatan komunikasi kelembagaan, termasuk pengelolaan informasi di media sosial dan jejaring dengan pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi Bakohumas harus terkoordinasi, terpimpin, dan terkonsolidasi dengan baik.

Setelah sesi pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian laporan pengelolaan Bakohumas dan pelaksanaan sosialisasi oleh masing-masing KPU kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.

Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara, Meidy Malonda, dalam penutupan kegiatan menegaskan peran penting sekretariat dalam mendukung aspek teknis dan administratif pelaksanaan Bakohumas di setiap satuan kerja. Ia juga mengingatkan pentingnya berpedoman pada PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagai acuan dalam pelaksanaan fungsi kehumasan, serta berharap hasil rakor ini dapat diimplementasikan secara nyata di masing-masing KPU kabupaten/kota.

Rakor ini menjadi sarana konsolidasi Bakohumas se-Sulawesi Utara untuk memperkuat koordinasi dan kapasitas SDM kehumasan. KPU Minahasa Tenggara berkomitmen menjaga tata kelola kehumasan yang profesional, transparan, dan berintegritas dalam melayani informasi publik.(sosdilihparmassdm/rfk)